Loading ...

Sejarah Singkat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kec. Maratua

Drs. H. Syamsul Abidin, M.M - Kepala Dinas

Sejarah DPMPTSP

Dengan Semangat Otonomi Daerah tepatnya mulai Tahun 2007 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupeten Berau Membentuk Suatu Badan Perizinan yang diberi nama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ( BPPT ) Kabupaten Berau, hal ini dimaksud untuk memberikan Pelayanan yang prima kepada Masyarakat agar dalam meberikan Pelayanan Perizinan merubah image masyarakat yang selama ini dalam megurus izin selalu berbelit-belit serta biaya tinggi. Sejala dengan hal tersebut maka dibentuklah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Berau yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Badan di Kabupaten Berau, hal ini dimaksudkan untuk memangkas birokrasi pelayanan serta kejelasan waktu dan biaya serta untuk meningkatkan Iklim Usaha yang kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi setiap Pemilik Izin yang dikeluarkan. Guna menunjang Peyederhanaan Pelayanan maka diterbitkanlah Peraturan Bupati Berau Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Berau Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Berau sebanyak 12 Izin.

Dengan dilaksanakannya penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) yang di lanjutkan denggn penataan personil agar pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupetan Berau dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka Pedoman pelayanan umum di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 di pandang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang pemebentukan dan susunan Perangkat Daearah dengan Nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) dan Peraturan Bupati Berau Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Tentang Peyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dibentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan yang anggotanya dari Perangkat Daerah yang terkait untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu Perizinan dan Non Perizinan dengan terlebih dahulu melakukan Pelimpahan Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Berau ke DPMPTSP.

Berdasarkan Perbub Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari 12 menjadi 43 Izin. Kemudian diterbitkannya Kepres Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana Peraturan Pemerintah tersebut merupakan embrio dari Sistem OSS (Online Single Submission). Maka DPMPTSP Kabupaten Berau merevisi Perbub Nomor 39 Tahun 2017 menjadi Perbub Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP dari 43 Izin menjadi 82 Izin.

Untuk memberikan Kemudahan dan kepastian Hukum kepada pengguna jasa layanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Sistem OSS (Online Single Submission). Maka Pemerintah Kabupaten Berau megeluarkan Perbub Nomor 30 Tahun 2018 yang direvisi dengan Perbub Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Peyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu melalui Sistem OSS (Online Single Submission).